Sabtu

PROFIL YAYASAN INSAN JENIUS

SALAM INSAN JENIUS......!
-------------------------------------
Sebelum kami menceritakan sejarah berdirinya Yayasan Insan Jenius, pertama-tama kami ingin memperkenalkan tentang pengertian Insan Jenius Foundation (Yayasan Insan Jenius).

Nama yayasan (foundation) ini adalah “Insan Jenius” disingkat IJ. Penggunaan nama "Insan Jenius" ini dipandang perlu untuk dijelaskan maksud yang terkandung di dalamnya, agar pemaknaannya dapat diketahui dan dipahami oleh semua pihak.

Kalimat "Insan Jenius" adalah dua kata yang berasal dari bahasa Arab dan bahasa Inggris yaitu: “اَلْإِنْسَانُ” dan “GENIUS” yang kemudian dikolaborasikan menjadi satu kalimat dalam wujud bahasa Indonesia populer yaitu: “INSAN JENIUS”.

Pengertian "yayasan" adalah badan (organisasi) yang mengusahakan sesuatu dan telah dikuatkan secara hukum, “insan” adalah makhluk Tuhan yang berwujud manusia, sedangkan “jenius” terdapat arti yang berbeda-beda antara lain ialah tinggi tingkat intelegensinya; kecerdasan yang unik dan inovatif; kepandaian alternatif; bakat (keahlian); kemampuan alami yang istimewa; dll.

Dengan demikian, maka kami menyimpulkan bahwa makna istilah "Yayasan Insan Jenius (Insan Jenius Foundation)" adalah sebuah yayasan sebagai salah satu wadah dalam menumbuh-kembangkan potensi dan kapasitas alami yang istimewa pada diri manusia sesuai dengan bidang yang diminatinya.

Insan Jenius Foundation (Yayasan Insan Jenius) bergerak di bidang: sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Makna filosofi dari lambang Yayasan Insan Jenius ialah:
1. Tepi lingkaran bulat bermakna "lingkup kegiatan Yayasan Insan Jenius".
2. Lingkaran bulat yang menyatu dengan 7 (tujuh) anak panah bermakna "dalam lingkup kegiatan Yayasan Insan Jenius terlaksana sesuai dengan perkembangan zaman".
3. Tulisan “IJ” di tengah gambar lingkaran yang menyatu dengan 7 (tujuh) anak panah bermakna "Yayasan Insan Jenius hadir di tengah-tengah masyarakat".
4. Satu bintang di atas "IJ" bermakna "Yayasan Insan Jenius memiliki asas tunggal yaitu Pancasila".
5. Gambar organ yang membentangkan sayap bermakna bahwa "segala bentuk kegiatan Yayasan Insan Jenius mempunyai keseimbangan antara urusan dunia dan akherat yang penekanannya lebih mengutamakan pada urusan akherat".

Adapun makna filosofi dari warna logo Yayasan Insan Jenius ialah sebagai berikut:
1. Oranye mencerminkan kemesraan.
2. Kuning mencerminkan kemurnian.
3. Putih mencerminkan ketulusan.
4. Hijau mencerminkan kemakmuran.

Yayasan Insan Jenius berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur Republik Indonesia. Yayasan Insan Jenius dapat juga membuka Kantor Perwakilan di setiap Provinsi atau sejenisnya dan dapat membuka Kantor Cabang di setiap Kabupaten atau sejenisnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia berdasarkan keputusan pengurus dengan persetujuan pembina.

Dalam sejarahnya, sebelum tercetus sebuah nama Yayasan Insan Jenius, pernah ada sebuah wadah persahabatan yang lahir pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2004 M. di Jl. Brawijaya no. 05 STAIN Pamekasan bernama “Kelompok Belajar Mahasiswa Jenius (KBMJ) STAIN Pamekasan” yang kegiatannya hanya untuk kepentingan memperdalam hasil mata kuliah di kampus, adapun personalia di dalamnya hanya berjumlah 25 (dua puluh lima) mahasiswa yang duduk di bangku kuliah semester IV (empat) Jurusan Tarbiyah dan Syariah, yaitu: Majid Iyus Dimyati (Pamekasan) sebagai ketua, Muhammad Musleh Suaidi (Pamekasan) sebagai sekretaris, Mamik Nurlailiyah (Gresik) sebagai bendahara, adapun anggotanya ialah: Khuzairi (Pontianak), Alfiyah Mubarokah (Surabaya), Imami (Sampang), Inayah Arfah, (Sampang), Massunah (Sampang), Nuris Syamsiyah (Sampang), Siti Zakiyah (Sampang), Husnul Khotimah (Sampang), Achmad Zaini (Pamekasan), Rusdi (Pamekasan), Dasir (Pamekasan), Zainullah (Pamekasan), Fajar Riyadi (Pamekasan), Ida Triningsih (Pamekasan), Halimatus Safariyah (Pamekasan), Karimah (Pamekasan), Sitti Maryam (Pamekasan), Zahratul Munawwarah (Pamekasan), A. Zaini (Sumenep), Toyo (Sumenep), Nur Jannah (Sumenep), Susdiana Herawati (Sumenep).

Wadah persahabatan tersebut berakhir setelah terlaksananya wisuda pada tahun 2006. Pada hari Sabtu tanggal 11 April 2009 M. di Jl. Basar No.06 Bugih Pamekasan, alumni Kelompok Belajar Mahasiswa Jenius (KBMJ) STAIN Pamekasan mengadakan musyawarah yang pada akhirnya menyetujui dan menetapkan kelahiran nama Yayasan Insan Jenius yang siap didirikan untuk bekerjasama dengan pemerintah dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka menciptakan sesuatu yang bermanfaat, memberantas kebodohan, kemiskinan, segala jenis penyelewengan, dan melakukan perubahan dari dalam namun tetap kritis dalam menyikapi kebijakan-kebijakan pemerintah serta dalam segala bentuk pembangunan pada setiap level terutama yang bersentuhan dengan masalah masyarakat seperti: masalah ekonomi, kemiskinan, politik, lingkungan, dan lain sebagainya.

Yayasan Insan Jenius memiliki pemikiran bahwa setiap insan itu dilahirkan lengkap dengan bibit kejeniusannya dan dengan upaya menumbuh-kembangkan bibit kejeniusan itu, sama halnya tidak menyia-nyiakan potensi dan kapasitas yang dimiliki oleh setiap insan, sehingga nantinya mereka dapat mampu untuk memanfaatkan sumberdaya di seputar mereka dan mampu memecahkan masalah secara mandiri. Pendekatan ini yang disebut sebagai pendekatan pengembangan masyarakat (Community Development).

Didirikannya sebuah yayasan dengan nama "Insan Jenius" agar dapat dipahami bahwa sebenarnya yang kita butuhkan bukan hanya insan jenius yang berkutat sendiri di ruang tertutup atau laboratorium untuk membuat teknologi baru yang dipatenkan atau semisalnya yang hanya bersifat individu tapi kita juga membutuhkan insan jenius yang dapat saling berbagi ilmu, pengalaman, dan lain sebagainya yang jauh dari sifat-sifat individu sehingga dapat tercipta suatu perkumpulan yang mempunyai hubungan timbal balik dengan kondisi alam sekitarnya atau lingkungannya sesuai dengan TUJUAN HIDUP DALAM JANGKA PENDEK yaitu: sasarannya DUNIA, bentuknya HORIZONTAL, targetnya RAHMATAN LIL’ALAMIN (menjadi rahmat bagi lingkungan), unsur penunjangnya PENDIDIKAN, PENGALAMAN, DAN NASIB. Sedangkan TUJUAN HIDUP DALAM JANGKA PANJANG ialah: sasarannya AKHERAT, bentuknya VERTIKAL, targetnya MARDHATILLAH (keridha'an Allah), unsur penunjangnya PRESTASI ILMU, PRESTASI IBADAH, DAN PRESTASI IKHLAS.

Yayasan Insan Jenius didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan (tidak terbatas), yang dalam pendiriannya dilakukan oleh Majid Iyus Dimyati secara prosedural sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan persyaratan formal yang telah ditentukan dalam Undang-undang tentang yayasan.

Sebagai proses untuk mendapatkan status badan hukum (corporate body) bagi Yayasan Insan Jenius, maka diawali dengan pembuatan akta pendirian di salah satu Notaris Kabupaten Pamekasan pada hari rabu dengan akta nomor 65 tanggal 29 April 2009 yang dibuat oleh R. Ramali, SH. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 April 2009 melakukan pembuatan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Yayasan Insan Jenius di Kantor Pajak Kabupaten Pamekasan dengan Nomor NPWP: 02.715.992.0-608.000. Kemudian, pada hari Senin tanggal 04 Mei 2009 di Kantor Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Jakarta, pendiri mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan Insan Jenius yang telah dibuat di notaris kepada Menteri Hukum Dan HAM RI dengan melampirkan kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan dan dokumen-dokumen penting sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Setelah itu, pada hari Kamis, tanggal 07 Mei 2009, Yayasan Insan Jenius telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor. AHU-1559.AH.01.04.Tahun 2009. Saat itulah Yayasan Insan Jenius sudah resmi memperoleh status badan hukum (corporate body) yang kemudian diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI) agar penataan administrasi pengesahan Yayasan Insan Jenius sebagai badan hukum dapat terlaksana dengan baik dan registrasi Yayasan Insan Jenius dapat terealisasi dengan pola penerapan administrasi hukum yang baik sehingga dalam praktek perbuatan hukum yang dilakukannya tidak akan merugikan masyarakat.

Setelah Yayasan Insan Jenius berstatus badan hukum maka pendiri melengkapi susunan personalia organ yayasan yang kemudian dipasrahkan kepada ketua pengurus yayasan untuk mengajukan pemberitahuan kepada instansi-instansi terkait tentang adanya Yayasan Insan Jenius yang berstatus badan hukum (corporate body) ini, agar nantinya bisa bekerjasama dalam suatu program tertentu untuk meraih dan terwujudnya cita-cita bangsa sebagaimana ditegaskan dalam tujuan pembangunan nasional.

Berdasarkan konteks tersebut, maka Yayasan Insan Jenius tampil dengan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dalam rangka menumbuh-kembangkan kemampuan (bakat) luar biasa manusia dalam merasa, berfikir, dan menciptakan sesuatu, baik secara perorangan maupun secara bersama-sama (kolektif) serta mampu mengarahkan semua upaya pembangunan kepada cita-cita bangsa dan setiap tahap demi tahap akan semakin mendekati tujuan pembangunan nasional serta setiap generasi ke generasi senantiasa akan mewariskan keadaan yang makin mendekati tujuan tersebut.

Demikian, sekilas profil Yayasan Insan Jenius yang dapat kami jelaskan, semoga keberadaan yayasan ini dapat berguna bagi agama, bangsa, dan negara yang kita cintai. "Aamiiin".

SLOGAN/SEMBOYAN
------------------------
Selamat unggul dalam prestasi, swadaya, demokrasi, dan partisipasi.

MOTTO
--------
Nabi Muhammad Rasulullah lebih jenius daripada orang-orang yang jenius maka jeniuskanlah diri kita dengan selalu belajar mencontoh Rasulullah SAW.

═══¤۩۞۩ஜஜ۩۞۩¤══════¤۩۞۩ஜஜ۩۞۩¤═══

PEDOMAN PERATURAN ORGAN YAYASAN DAN ADMINISTRASI (PPOYA) YAYASAN INSAN JENIUS

PENDAHULUAN
----------------
Disebabkan telah banyaknya yayasan yang telah berkembang pesat dan makin beragam coraknya sehingga untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan maka Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan aturan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan., yang kemudian beberapa ketentuan telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan undang-undang tentang yayasan.

Sebenarnya dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan dalam pendirian yayasan dapat juga mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian yayasan kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian yayasan tersebut dan di dalam perundang-undangan telah diatur pula mengenai kemungkinan penggabungan dan pembubaran yayasan baik karena atas dasar inisiatif Organ Yayasan sendiri maupun berdasarkan penetapan atau putusan Pengadilan dan di dalam perundang-undangan juga memberikan peluang bagi Yayasan asing untuk melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia sepanjang tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan negara Republik Indonesia.

Yayasan juga dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha, dengan kata lain yayasan tidak digunakan sebagai wadah usaha dan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain, di mana yayasan menyertakan kekayaannya dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan Yayasan.

Dalam ketentuan seluruh penyertaan tersebut, dalam setiap badan usaha yang di dirikan terdapat Direksi, Pengurus, dan Dewan Komisaris yang personalianya bukan dari Organ Yayasan (pembina, pengurus dan pengawas), adapun ketentuan lain ialah di dalam setiap kegiatan usaha dari badan usaha haruslah sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan usaha dari badan usaha yayasan itu mempunyai cakupan yang cukup luas, termasuk antara lain hak asasi manusia, kesenian, olah raga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Dalam setiap pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan dilakukan sepenuhnya oleh pengurus sehingga pengurus wajib membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada pembina mengenai keadaan keuangan dan perkembangan kegiatannya. Kemudian, apabila yayasan memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, dalam 1 (satu) tahun buku; atau mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih, maka kekayaannya wajib diaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangannya wajib diumumkan dalam surat kabar berbahasa Indonesia. Ketentuan ini dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat.

Berdasarkan konteks tersebut, maka dipandang perlu untuk membuat Pedoman Peraturan Organ Yayasan dan Administrasi Yayasan Insan Jenius yang disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berisikan sebagai berikut:
1. JABATAN ORGAN YAYASAN INSAN JENIUS
2. TUGAS DAN WEWENANG ORGAN YAYASAN INSAN JENIUS
3. KEPUTUSAN DAN RAPAT ORGAN YAYASAN INSAN JENIUS
4. TAMBAHAN BERITA NEGARA RI & LAPORAN TAHUNAN YAYASAN


I. JABATAN ORGAN YAYASAN INSAN JENIUS
---------------------------------------------
ORGAN YAYASAN
Yayasan Insan Jenius mempunyai organ yang terdiri dari:
1. pembina ;
2. pengurus ;
3. pengawas.

Organ Yayasan Insan Jenius (Pembina, pengurus, Pengawas) bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah, atau honorarium (honor tetap) kecuali jika pengurus melaksanakan tugas secara langsung dan penuh, dalam artian pengurus melaksanakan tugas kepengurusan sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerjanya bukan bekerja paruh waktu (part time) serta pengurus tersebut bukanlah pendiri, pembina, pengawas Yayasan Insan Jenius dan tidak terafiliasi (tidak ada hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan) dengan pendiri, pembina, dan pengawas tersebut.

Yayasan Insan Jenius tetap wajib membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh Organ yayasan (Pembina, pengurus, Pengawas) dalam rangka menjalankan tugas Yayasan Insan Jenius.

A. JABATAN PEMBINA
1. Pembina adalah Organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus dan pengawas.
2. Pembina Yayasan Insan Jenius terdapat 1 (satu) orang pembina.
3. Seorang pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan Insan Jenius dan/atau orang yang dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan Insan Jenius.
4. Pembina tidak diberi gaji dan/atau tunjangan oleh Yayasan Insan Jenius.
5. Dalam hal Yayasan Insan Jenius oleh karena sebab apapun tidak mempunyai seorang pembina, maka dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat seorang pembina berdasarkan keputusan Rapat Gabungan antar anggota pengawas dan anggota pengurus Yayasan Insan Jenius.
6. Seorang pembina berhak menggundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada pengurus Yayasan Insan Jenius paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Masa Jabatan pembina tidak ditentukan lamanya
8. Jabatan pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila pembina tersebut:
a. Meninggal dunia
b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis
c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan
e. Dilarang untuk menjadi pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus dan/atau anggota pengawas.
10. Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait, apabila terdapat pergantian pengurus dan pengawas Yayasan Insan Jenius dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan Insan Jenius tersebut.

B. JABATAN PENGURUS
1. Pengurus adalah Organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan Insan Jenius yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
a. Seorang ketua
b. Seorang sekretaris
c. Seorang bendahara
2. Pengurus Yayasan Insan Jenius terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara, dan seorang wakil bendahara
3. Yang diangkat sebagai anggota pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan Insan Jenius yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan Insan Jenius, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
4. Pengurus diangkat oleh pembina melalui Keputusan Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
5. Dalam hal jabatan pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama, 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, pembina harus mengambil keputusan untuk mengisi kekosongan itu.
6. Dalam hal semua jabatan pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, pembina harus mengambil keputusan untuk mengangkat pengurus baru dan untuk sementara Yayasan Insan Jenius diurus oleh pembina.
7. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai pembina, pengawas atau pelaksana kegiatan.
9. Jabatan anggota pengurus berakhir apabila:
a. Meninggal dunia
b. Mengundurkan diri
c. Bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun
d. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Pembina
e. Masa jabatan berakhir

C. JABATAN PENGAWAS
1. Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada pengurus ddalam perjalanan kegiatan Yayasan Insan Jenius.
2. Pengawas terdiri dari seorang ketua pengawas dan beberapa anggota pengawas.
3. Yang dapat diangkat sebagai pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan Insan Jenius yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan Insan Jenius, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
4. Pengawas diangkat oleh pembina melalui Keputusan Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali
5. Dalam hal jabatan pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, pembina harus mengambil keputusan untuk mengisi kekosongan itu.
6. Dalam hal semua jabatan pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, pembina harus mengambil kepututusan untuk mengangkat pengawas baru dan untuk sementara tugas dan wewenang pengawas Yayasan Insan Jenius di urus oleh pengurus.
7. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
8. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai pembina, pengurus, atau pelaksana kegiatan.
9. Jabatan pengawas berakhir apabila:
a. Meninggal dunia
b. Mengundurkan diri
c. Bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun
d. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Pembina
e. Masa jabatan berakhir


II. TUGAS DAN WEWENANG ORGAN YAYASAN INSAN JENIUS
-------------------------------------------------------------
A. TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA
1. Pembina berwewenang bertindak untuk dan atas nama Pembina
2. Kewewenangan pembina meliputi:
a. Keputusan mengenal perubahan anggaran dasar pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas.
b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas
c. Penetapan keputusan tugas dan wewenang setiap anggota pengurus
d. Penetapan kebijakan umum Yayasan Insan Jenius berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Insan Jenius.
e. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan Insan Jenius; dan
f. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan Insan Jenius.
g. Pengesahan laporan tahunan
h. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan Insan Jenius dibubarkan.

B. TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS
1. Pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Yayasan Insan Jenius untuk kepentingan Yayasan Insan Jenius
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan Insan Jenius untuk disahkan Pembina
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh pengawas
4. Setiap anggota pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Pengurus dengan persetujuan pembina berhak mewakili Yayasan Insan Jenius di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap ha-hal sebagai berikut:
a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan Insan Jenius (tidak termasuk mengambil uang Yayasan Insan Jenius di bank).
b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri
c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap
d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan / memperoleh harta tetap atas nama Yayasan Insan Jenius
e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan Insan Jenius serta mengagunkan / membebani kekayaan Yayasan Insan Jenius
f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan Insan Jenius, pembina, pengurus, pengawas, dan/atau seseorang yang bekerja pada Yayasan Insan Jenius yang dalam perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan Insan Jenius.
6. Pengurus tidak berwewenang mewakili Yayasan Insan Jenius dalam hal:
a. Mengikat Yayasan Insan Jenius sebagai penjamin hutang
b. Membebani kekayaan Yayasan Insan Jenius untuk kepntingan pihak lain
c. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan Insan Jenius, pembina, pengurus, pengawas, dan/atau seseorang yang bekerja pada Yayasan Insan Jenius yang dalam perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan Insan Jenius.
7. Ketua bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwewenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan Insan Jenius. Dalam hal ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang wakil ketua bersama-sama dengan seorang sekretaris atau apabila sekretaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal itu tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang wakil ketua bersama-sama dengan seorang wakil sekretaris berwewenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan Insan Jenius
8. Sekretaris bertugas mengelola administrasi Yayasan Insan Jenius.
9. Bendahara bertugas mengelola keuangan Yayasan Insan Jenius.
10. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.
11. Pengurus berwewenang mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan Yayasan Insan Jenius berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. Yang dapat diangkat sebagai pelaksana kegiatan Yayasan Insan Jenius adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan Insan Jenius, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Pelaksana kegiatan diangkat oleh pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Pelaksana kegiatan Yayasan Insan Jenius bertanggungjawab kepada pengurus.
12. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan Insan Jenius dengan anggota pengurus, atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota pengurus bertentangan dengan Yayasan Insan Jenius, maka anggota pengurus yang bersangkutan tidak berwewenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta tidak berwewenang mewakili Yayasan Insan Jenius. Sehingga anggota pengurus lainnya yang berwewenang, dapat bertindak untuk dan atas nama pengurus serta dapat mewakili Yayasan Insan Jenius.

C. TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS
1. Pengawas wajib dengan itikad dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan Insan Jenius.
2. Ketua pengawas dan anggota pengawas berwewenang bertindak untuk dan atas nama pengawas.
3. Pengawas berwewenang:
a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan Insan Jenius;
b. Memeriksa Dokumen;
c. Memeriksa Pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau
d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus
e. Memberi peringatan kepada pengurus
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih pengurus, apabila pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD) Yayasan Insan Jenius dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada pembina. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh pembina, maka pembina wajib memanggil anggota pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan, pembina wajib:
a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara, atau
b. Memberhentikan anggota pengurus yang bersangkutan
Dalam hal pembina tidak melaksanakan ketentuan tersebut, maka pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan menjabat kembali pada jabatannya semula. Dalam hal seluruh pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara pengawas diwajibkan mengurus Yayasan Insan Jenius.
5. Dalam hal Yayasan Insan Jenius mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh pengurus, maka Yayasan Insan Jenius diwakili oleh pengawas.


III. KEPUTUSAN DAN RAPAT YAYASAN INSAN JENIUS
------------------------------------------------------
A. KEPUTUSAN PEMBINA
1. Keputusan Pembina dikeluarkan paling sedikit dalam 1 (satu) tahun paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai keputusan tahunan. pembina dapat juga mengeluarkan keputusan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota pembina, anggota pengurus, atau anggota pengawas.
2. Keputusan Pembina dapat dikeluarkan di tempat kedudukan Yayasan Insan Jenius, atau di tempat kegiatan Yayasan Insan Jenius, atau di tempat lain.
3. Seorang pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat.
4. Setiap Keputusan Pembina merupakan pemberikan keputusan sah dan mengikat dengan dibuatkan berita acara keputusan dengan ditandatangani oleh pembina.
5. Penandatanganan tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.

B. RAPAT PENGURUS
1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih pengurus, pengawas, dan/atau pembina.
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh pengurus yang berhak mewakili pengurus.
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan Insan Jenius atau di tempat kegiatan Yayasan Insan Jenius.
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan pembina.
7. Rapat Pengurus dipimpin oleh ketua
8. Dalam hal ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota pengurus yang dipilih oleh dan dari pengurus yang hadir.
9. Satu orang pengurus hanya dapat diwakili oleh pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
10. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pengurus
b. Dalam hal korum tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.
c. Pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.
e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah pengurus.
11. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat
12. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang sah.
13. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyak, maka usul ditolak.
14. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
15. Suara abstain dan suara yang tidak sah, tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan
16. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
17. Penandatanganan tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.
18. Pengurus rapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
19. Keputusan yang diambil mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

C. RAPAT PENGAWAS
1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang pengawas, dan/atau pembina.
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh pengawas yang berhak mewakili pengawas.
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan Insan Jenius atau di tempat kegiatan Yayasan Insan Jenius.
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dengan persetujuan pembina.
7. Rapat Pengawas dipimpin oleh ketua pengawas
8. Seorang ketua pengawas hanya dapat diwakili oleh anggota pengawas berdasarkan surat kuasa.
9. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
a. Dihadiri oleh 2 (dua) orang pengawas
b. Dalam hal korum tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.
c. Pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.
e. Rapat Pengawas kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila kedua pengawas hadir.
10. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat
11. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka usul ditolak.
12. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengawas sebagai sekretaris rapat.
13. Penandatanganan tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.
14. Pengawas rapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua anggota pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
15. Keputusan yang diambil mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

D. RAPAT PANITIA (RAPAN)
Rapat Panitia adalah rapat yang diselenggarakan oleh ketua panitia sesuai dengan penugasan yang diamanatkan Rapat Terpadu (Radu), untuk melaksanakan:
1. Checking Panitia
2. Membahas Hal-hal yang bersifat teknis.dalam penyelenggaraan kegiatan.
3. Laporan Pertanggung-jawaban (LPJ) Keuangan Kegiatan Panitia kepada ketua Yayasan.
4. Penerimaan dan/atau Penolakan LPJ (laporan pertanggungjawaban) keuangan kegiatan panitia oleh ketua yayasan dan apabila ternyata ditolak maka perlu dibenahi se trasparan mungkin hingga LPJ dapat diterima.
5. Hal-hal lain yang bersifat penting dan mendesak untuk diketahui oleh segenap panitia.

E. RAPAT GABUNGAN
1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh pengurus dan pengawas untuk mengangkat seorang pembina apabila Yayasan Insan Jenius tidak lagi mempunyai seorang pembina dan tidak ada wasiat mengenai pengganti jabatan pembina dari pendiri dan/atau mantan pembina Yayasan Insan Jenius.
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga pluh) hari terhitung sejak Yayasan Insan Jenius tidak lagi mempunyai pembina.
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh pengurus.
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap pengurus dan pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan atau tanggal rapat.
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan Insan Jenius atau di tempat kegiatan Yayasaan insan Jenius.
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh ketua pengurus.
8. Dalam hal ketua pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh ketua pengawas.
9. Dalam hal ketua pengurus dan ketua pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh pengurus atau pengawas yang dipilih oleh dan dari pengurus yang hadir.
10. Satu orang pengurus hanya dapat diwakili oleh pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
11. Satu orang pengawas hanya dapat diwakili oleh anggota pengawas dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa
12. Setiap pengurus dan pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara untuk setiap pengurus atau pengawas lain yang diwakilinya.
13. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
14. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada.

F. KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN
1. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota pengurus dan 1 (satu) orang pengawas. Dalam hal korum tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua. Pemanggilan sebagaimana harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Gabungan diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan atau tanggal rapat. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota pengurus dan 1 (satu) orang pengawas.
2. Keputusan Rapat Gabungan ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat.
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat berita acara rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang pengurus atau pengawas yang ditunjuk oleh rapat.
5. Berita acara Rapat Gabungan menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan Insan Jenius dan pihak ketiga, tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
6. Penandatanganan tidak disyaratkan apabila berita acara Rapat Gabungan dibuat dengan akta notaris
7. Anggota pengurus dan anggota pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua pengurus dan pengawas telah diberitahu secara tertulis yang kemudian semua pengurus dan pengawas memberikan persetujuan dengan menandatangani usul yang diajukan secara tertulis tersebut.
8. Keputusan yang diambil dengan cara mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

G. RAPAT TAHUNAN
1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat pada setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan Insan Jenius ditutup.
2. Dalam rangka tahunan, pembina melakukan:
a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak, dan kewajiban Yayasan Insan Jenius tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan Insan Jenius untuk tahun yang akan datang.
b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan pengurus
c. Penetapan kebijakan umum Yayasan Insan Jenius
d. Penetapan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan Insan Jenius
3. Pengesahan laporan tahunan oleh pembina dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada para anggota pengurus dan pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan.


IV. TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LAPORAN TAHUNAN YAYASAN
--------------------------------------------------------------------------------------------
A. TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Akta pendirian yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum atau perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui atau telah diberitahukan wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang dalam pengumumannya dilakukan oleh Menteri dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan disahkan disetujui atau diterima Menteri. Pengumuman tersebut, dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak penandatanganan Keputusan Menteri mengenai pendirian atau perubahan anggaran dasar yayasan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar Yayasan, harus menyampaikan dokumen kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Penyampaian dokumen harus dilampiri bukti tanda lunas pembayaran biaya pengumuman dan pencetakannya dari yayasan yang bersangkutan.

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam waktu paling lambat 11 (sebelas) hari terhitung sejak penerimaan dokumen mengumumkan dokumen tersebut dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang kemudian disampaikan kepada:
1. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
2. Notaris yang bersangkutan; dan
3. Pengurus yayasan yang bersangkutan

B. PENGARSIPAN
Membuat dan menyimpan catatan atau tulisan (arsip) yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban yayasan, hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan usaha yayasan, dan dokumen keuangan berupa:
1. Bukti pembukuan
2. Data pendukung administrasi keuangan

C. PERSIAPAN LAPORAN TAHUNAN
Untuk pertama kalinya, tahun buku yayasan dimulai pada tanggal dari akta pendirian yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

Untuk selanjutnya Tahun buku yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember sehingga pada akhir Desember tiap tahunnya buku yayasan ditutup.

Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal tahun buku yayasan ditutup. Semua pengurus yayasan wajib membuat dan menyusun laporan tahunan yang memuat:
1. Laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama 1 (satu) tahun yang lalu dan hasil yang telah dicapai
2. Laporan keuangan yayasan yang isinya terdiri dari:
a. Laporan posisi keuangan yayasan
b. Laporan aktivitas usaha yayasan
c. Laporan arus kas yayasan
d. Catatan laporan keuangan yayasan
3. Laporan secara rinci dari berbagai transaksi dengan pihak lain jika yayasan pernah bertransaksi.

D. PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN
1. Laporan disampaikan kepada pembina yayasan dalam setiap 1 (satu) tahun sekali dalam Rapat Tahunan
2. Laporan disahkan oleh pembina dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh pembina dalam Rapat Tahunan.
3. Laporan yang telah disahkan oleh pembina harus juga ditandatangani oleh semua pengurus dan semua pengawas yayasan.
4. Pembina menyampaikan hasil laporan tahunan yang telah disahkan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan juga kepada instasi terkait
5. Pembina menyampaikan laporan keuangan kepada pemberi bantuan yang memuat: a. Besar Bantuan yang diterima oleh yayasan secara rinci; b. Penggunaan Bantuan yang telah diterima oleh yayasan secara rinci

E. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN SECARA KHUSUS
Ikhtisar laporan tahunan yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor yayasan yang penempelannya di tempatkan sedemikian rupa sehingga dapat diketahui dan dibaca oleh masyarakat sesuai dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

Ikhtisar laporan keuangan yang merupakan bagian dari ikhtisar laporan tahunan yayasan yang diumumkan pada papan pengumuman di kantor yayasan jika mempunyai kekayaan dalam jumlah:
1. Sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih yang perolehannya berasal dari bantuan Negara, bantuan luar negeri, sumbangan masyarakat, dan/atau pihak lain dalam 1 (satu) tahun buku; atau
2. Sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih di luar harta wakaf.
Maka ketentuan ikhtisar laporan keuangan tahunan tersebut wajib untuk:
1. Diaudit oleh Akuntan Publik.
2. Menyampaikan hasil audit kepada pembina yayasan dengan tembusan kepada Menteri dan instansi terkait.
3. Diumumkan dalam surat kabar berbahasa Indonesia yang memuat ikhtisar laporan tahunan dan tembusan hasil audit laporan tahunan.
4. Membuat laporan keuangan yang dalam penyusunannya disesuaikan dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

═══¤۩۞۩ஜஜ۩۞۩¤══════¤۩۞۩ஜஜ۩۞۩¤═══

GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PERJUANGAN DAN PENGEMBANGAN (GBP3) YAYASAN INSAN JENIUS

1. LATAR BELAKANG
a. Aspek Sosial
b. Aspek Keagamaan
c. Aspek Kemanusiaan

2. WAWASAN DASAR
a. Wawasan Nusantara
b. Wawasan Lingkungan
c. Wawasan Keshalehan
d. Wawasan Kegenerasian
e. Wawasan Kebangsaan

3. ASAS
Berpedoman kepada asas tungggal yaitu Pancasila

4. PRINSIP
a. Kritis
b. Disiplin
c. Dinamis
d. Transparan
e. Adil
f. Respon
g. Toleran
h. Tanggungjawab
i. Bijaksana
j. Independen
k. Optimis
l. Partisipan.

5. TARGET GROUP
a. Kalangan Genersi Muda
b. Kalangan Masyarakat
c. Kalangan Pemerintah
d. Kalangan Internal Pengurus


6. NORMA-NORMA PANDANGAN
a. Kesadaran Bersama
b. Musyawarah
c. Pertimbangan Moral (Cara Harus Sejalan Dengan Tujuan)
d. Permufakatan Yang Jujur dan Sehat
e. Pemenuhan Segi-Segi Ekonomi
f. Kerjasama Antar-Warga Masyarakat dan Sikap Mempercayai I’tikad Baik Masing-Masing
g. Pemahaman Hidup Demokratis Harus Dijadikan Unsur Yang Menyatu Dengan Sistem Pendidikan

7. Dasar-Dasar Kepengurusan
a. Partispasi (Participation)
b. Penegakan Hukum (Rule Of Law)
c. Transparansi (Transparency)
d. Responsive (Responsiveness)
e. Orientrasi Kesepakatn (Consensus Orientation)
f. Keadilan (Equity)
g. Efektivitas (Effectiveness) dan Efesiensi (Efficiency)
h. Akuntabilitas (Accountability)
i. Visi Strategi (Strategic Vision)

8. SISTEM
a. Sistem Masukan
b. Sistem Proses Transformasi
c. Sistem Pengeluaran
d. Sistem Tapal Batas (Boundy)
e. Sistem Umpan Balik
f. Sistem Keterbukaan
g. Sistem Entropy
h. Sistem Penyesuaian secara dinamis

9. STRATEGI
a. Political Strategy
b. Economic Strategy
c. Academic Strategy
d. Engineering Strategy
e. Military Strategy
f. Confrontation Strategy
g. Applied Behavioral Science Strategy
h. Fellowship Strategy

10. TEORI PENDEKATAN
a. Unilateral Power:
1) The Degree Approach
2) The Replacement Approach
3) The Structural Approach
b. Shared Power:
1) The Group Decision Approach
2) The Problem-Solving Approach
c. Delegated Power:
1) The Data-Discussion Approach
2) The Sensivity Training Approach

11. CIRI-CIRI PENGEMBANGAN
a. Mempunyai Perubahan Berencana Dalam Pengembangan
b. Mempunyai Orientasi Pada Masalah dan Usaha Pemecahan Masalah
c. Mempunyai Proses Managemen sebagai bagian Integral
d. Mempunyai Usaha Secara Kontinyu
e. Mempunyai Perhatian Utama Pada Peningkatan
f. Mempunyai Orientasi Pada Pelaksanaan

12. TAHAPAN DALAM PERUBAHAN BERENCANA
a. The Development Of A Need For Change
b. The Establishment Of The Change Relation
c. Diagnosis Of The Client System’s Problem
d. Examining Alternativies And Goals Of Action
e. Action Implementation
f. Generalization And Stabilization Of Change
g. Terminating The Change Agent Relationship And Evaluation

13. KETENTUAN PERUBAHAN BERENCANA
a. Harus Komunikatif dan Sesuai Dengan Sistem Klien Yang Akan Diubah
b. Harus Ada Petunjuk dan Penilaian Dari Semua Pihak Mengenai Kejelasan Langkah dan Kegiatan Yang Akan Diubah.


14. FAKTOR-FAKTOR PENGARUH
a. Faktor Internal
1) Pendukung
2) Penghambat
b. Faktor Eksternal
1) Pendukung
2) Penghambat

15. GARIS BESAR PROGRAM
a. Pengertian
b. Maksud dan Tujuan
c. Dasar-Dasar Program
d. Arah dan Sarana Program
e. Tata Cara Program

16. GARIS BESAR KEBIJAKAN
a. Pengertian
b. Maksud dan Tujuan
c. Dasar-Dasar Kebijakan
d. Arah dan Sarana Kebijakan
e. Tata Cara Kebijakan

17. GARIS BESAR REKOMENDASI
a. Pengertian
b. Maksud dan Tujuan
c. Dasar-Dasar Rekomendasi
d. Arah dan Sarana Rekomendasi
e. Tata Cara Rekomendasi

18. GARIS BESAR PENGESAHAN
a. Pengertian
b. Maksud dan Tujuan
c. Dasar-Dasar Pengesahan
d. Arah dan Sarana Pengesahan
e. Mekanisme Pengesahan

19. PERATURAN
a. Pengertian
b. Maksud dan Tujuan
c. Ruang Lingkup Peraturan
d. Peraturan tertulis
e. Peraturan tidak tertulis

20. PEDOMAN ADMINISTRASI
a. Pengertian
b. Maksud dan Tujuan
c. Ruang Lingkup Administrasi
d. Persuratan
e. Jenis-Jenis Surat
f. Penyusunan Tata Aturan dan Berita
g. Laporan
h. Peralatan Administrasi
i. Perlengkapan Sekretariat

21. PEDOMAN PENYUSUNAN DATA
a. Pengertian
b. Maksud dan Tujuan
c. Ruang Lingkup Penyusunan Data
d. Kelembagaan Data
e. Jenis-Jenis Data
f. Alur Penyusunan
g. Pengelolaan
h. Akses
i. Pendayagunaan

22.PENGADAAN KARTU TANDA ANGGOTA (KTA) DAN CERTIVICATE
a. Pengertian
b. Maksud dan Tujuan
c. Ketentuan Pengadaan
d. Kepemilikan Dan Masa Berlaku
e. Format dan Komponen Isi
f. Penomeran
g. Mekanisme Pengadaan

═══¤۩۞۩ஜஜ۩۞۩¤══════¤۩۞۩ஜஜ۩۞۩¤═══